BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengganti nama Biskita menjadi Bus Trans Metro Pakuan⁹ saat program Buy The Service (BTS) kembali mengaspal di ‘Kota Hujan’.
Menyoal ganti nama BisKita, mendapat kritikan pedas dari Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (Gus M). Ia menyebut bahwa pergantian nama bukanlah solusi atas permasalahan transportasi.
“Sama saja, hanya menganti baju tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Mau Dishub menganti nama, seribu kalipun persoalan Biskita bukan di nama. Tapi, di Tata kelola dan tidak ada road map dan rencana induk transportasi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga : Penyakit Transportasi sudah Kronis, DPRD Ultimatum Pemkot Bogor Siapkan Skenario Pendanaan Biskita
Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ‘Komunitas Bogor Kaypang’ ini juga mempertanyakan program penataan transportasi yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah. Namun, sampai hari ini belum menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kita berharap, Wali Kota yang baru kedepan harus lebih inovatif dan kreatif mengejar ketertinggalan dengan daerah lain,” kata Gus M
Baca Juga : Dewan Geram Gegara Kodjari Tidak Transparan Anggaran Biskita
Hal itu, sambung dia, sejalan dengan Visi Wali Kota terpilih, yakni Bogor Beres Bogor maju dengan salah satunya visinya adalah Bogor Lancar atau menjadikan Kota Bogor sebagai kota yg nyaman, modern dan siap mengoptimalkan fasilitas publik.
Seharusnya, ungkap Gus M, Dishub mesti melaksanakan rerouting angkot, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada.
“Tetapi sampai saat ini tak ada ekspose dari Dinas mengenai apakah program itu berjalan atau tidak,” ungkapnya.
Sebab, kata dia, dari ekpose dan evaluasi tersebut dapat menilai bersama, apakah program yang telah dilaksanakan oleh Pemkot berhasil atau tidak.
“Jangan sampai, tidak ada evaluasi program tetap digulirkan dan dilanjutkan. Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor transportasi. Sampai hari ini, belum bisa menjawab dan mengatasi permasalahan transportasi publik,” jelasnya.
“Ada satu daerah, layanan transportasi angkutan masih berbentuk UPT tapi bisa kita lihat hasilnya sektor transportasi di sana berjalan dengan lebih baik,” cetusnya
Gus M mempertanyakan kinerja BUMD Kota Bogor yaitu Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
“Alangkah bijak, bila pemerintah Kota Bogor tidak grasa grusu membuat BUMD di sektor transportasi jika belum memiliki rencana yang tepat. Seharusnya, Pembenahan transportasi bukan hanya tentang membangun infrastruktur tapi terkait armada dan pengemudi yang harus jadi perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Gus M mempertanyakan Program konversi angkot di Kota Bogor yang sampai hari ini belum bisa berjalan baik.
Menurut dia, program konversi angkot terkesan jalan ditempat. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari para sopir angkutan.
Untuk itu, wali kota terpilih diharapkan, membuat kajian dan memperbandingkan penataan transportasi daerah lain yg memiliki tipologi perkotaan yang sama,sebelum mencanangkan program terutama terkait dengan transportasi publik.
“Jangan sampai terulang, hal seperti ini yang ada malah menimbulkan permasalahan baru,” tandasnya.
Editor : Adjet
